PERDAIS Nomor 75 Tahun 2020 — Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

Berlaku

Pengundangan: 1 September 2020

PERDAIS Nomor 75 Tahun 2020 — Pedoman Pengelola… | Pasal.id

PERDAIS Nomor 75 Tahun 2020 — Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

Berlaku

Pengundangan: 1 September 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Bantuan Operasional Sekolah Nasional yang selanjutnya disebut BOSNAS adalah pendanaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Angka 2

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah pendanaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Angka 3

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana keseluruhan BOSNAS dan BOSDA.

Angka 4

Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang selanjutnya disebut Satdikmen Negeri adalah jenjang sekolah menengah yang terdiri atas sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri.

Angka 5

Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang selanjutnya disebut Satdiksus Negeri adalah satuan pendidikan negeri penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Angka 6

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban d aerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban d aerah tersebut.

Angka 7

Pemerintah Daerah D aerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur D aerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Angka 8

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Angka 9

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Angka 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Angka 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Angka 12

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Angka 13

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Angka 14

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Angka 15

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Angka 16

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Angka 17

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Angka 18

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Angka 19

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

Angka 20

Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bank BPD DIY adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 2

(1) Pengelolaan Dana BOS meliputi mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.

(2) Pengelolaan dana BOSNAS berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah dan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai petunjuk teknis bantuan operasional sekolah.

(3) Pengelolaan Dana BOSDA berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) SKPD Teknis menyusun RKA-SKPD berdasarkan RKAS Dana BOS yang dipergunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran belanja Dana BOS dalam APBD.

(2) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Dana BOS, RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.

(3) Perubahan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun anggaran.

Pasal 4

(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.

(2) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPKD selaku BUD; b. PA; c. Bendahara Pengeluaran SKPD; d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan e. Bendahara Dana BOSNAS.

Pasal 5

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana BOS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja atau kepala bidang selaku KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PA kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 6

(1) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas belanja Dana BOS.

Pasal 7

(1) Bendahara Dana BOSNAS dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan bendahara yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara pada Satdikmen Negeri atau Satdiksus Negeri.

(2) Bendahara Dana BOSNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul PA melalui PPKD.

(3) Bendahara Dana BOSNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala Satdikmen Negeri atau Kepala Satdiksus Negeri.

Pasal 8

(1) Kepala SKPD Teknis wajib menyusun petunjuk teknis mengenai mekanisme perencanaan anggaran, penyaluran, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Dana BOSNAS dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS dilaksanakan oleh:

Angka a

aparat pemeriksa intern pemerintah,

Angka b

SKPD teknis; dan

Angka c

BUD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Temuan hasil pemeriksaan atas pelaksaan kegiatan yang bersumber dari dana BOSNAS pada tahun berjalan disetorkan ke rekening dana BOSNAS di sekolah dan dicatat oleh Bendahara Dana BOSNAS sebagai pengurang belanja di tahun berkenaan.

(2) Temuan hasil pemeriksaan atas pelaksaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana BOSNAS pada tahun sebelumnya disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 TAHUN 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 16); dan b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 TAHUN 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana keseluruhan BOSNAS dan BOSDA.

Angka 4

Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang selanjutnya disebut Satdikmen Negeri adalah jenjang sekolah menengah yang terdiri atas sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri.

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Angka 9

Angka 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Angka 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Angka 15

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Angka 16

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Angka 17

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Angka 18

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Angka 19

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

Angka 20

Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bank BPD DIY adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 2

(1) Pengelolaan Dana BOS meliputi mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.

(3) Pengelolaan Dana BOSDA berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) SKPD Teknis menyusun RKA-SKPD berdasarkan RKAS Dana BOS yang dipergunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran belanja Dana BOS dalam APBD.

(2) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Dana BOS, RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.

(3) Perubahan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun anggaran.

Pasal 4

(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.

Pasal 5

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PA kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 6

(1) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas belanja Dana BOS.

Pasal 7

(1) Bendahara Dana BOSNAS dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan bendahara yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara pada Satdikmen Negeri atau Satdiksus Negeri.

(2) Bendahara Dana BOSNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul PA melalui PPKD.

(3) Bendahara Dana BOSNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala Satdikmen Negeri atau Kepala Satdiksus Negeri.

Pasal 8

(1) Kepala SKPD Teknis wajib menyusun petunjuk teknis mengenai mekanisme perencanaan anggaran, penyaluran, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

(3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS dilaksanakan oleh:

Angka a

aparat pemeriksa intern pemerintah,

Angka b

SKPD teknis; dan

Angka c

BUD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERDAIS Nomor 75 Tahun 2020 — Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

PERDAIS Nomor 75 Tahun 2020 — Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Angka 17

Angka 18

Angka 19

Angka 20

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Angka a

Angka b

Angka c

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Angka 17

Angka 18

Angka 19

Angka 20

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Angka a

Angka b

Angka c

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya