PERDAIS Nomor 61 Tahun 2020 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

(1) RUPM DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. Pendahuluan yang terdiri dari: 1) latar belakang; 2) maksud; 3) asas dan tujuan; 4) visi dan misi; 5) roadmap RUPM DIY; dan 6) arah kebijakan penanaman modal. b. Rincian Roadmap Implementasi RUPM yang terdiri dari: 1) analisis keselarasan roadmap dengan peraturan perundang-undangan lainnya; 2) analisis perkembangan ekonomi makro DIY; 3) analisis investasi; 4) analisis keuangan; 5) kawasan strategis provinsi; 6) analisis persepsi investor mengenai RUPM; 7) analisis persepsi birokrasi mengenai RUPM; dan 8) analisis regulasi. c. Arah Kebijakan dan Roadmap RUPM yang terdiri dari: 1) arah kebijakan RUPM; 2) roadmap RUPM dalam sektor: a) pangan; b) pendidikan; c) usaha mikro, kecil, dan menengah; d) infrastruktur; e) energi; f) lingkungan; g) pariwisata dan kebudayaan; h) ekonomi kreatif; i) ekonomi digital; j) matriks perbandingan; dan k) quick wins.

(2) Rincian RUPM DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal bertugas mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal bersama Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara lintas sektor.

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM DIY dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Dalam menyusun RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal.

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi penanaman modal melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).