Koreksi Pasal 78

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (3) Pengelola Barang menghimpun DBP/DBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan DBP/DBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (5) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.