Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Dae...

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 1. Selisih anggaran dengan reaiisasi pendapatan sejumiah Rp.347.000.963.953,57 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 13.687.035.662.525,00 b. Realisasi Rp. 14.034 .626.478.57 Selisih lebih .. Rp. 347.00A.963.953,57 2. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumiah Rp.727 .925.127 .159,68 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Rp. 13.953.3 18.293.830,00 13.225.393.166.67 A 32 Selisih kurang Rp. 727 .925.L27 .159,68 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.1.074 .926.O91.1 13,25 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp. 266.282.631.3O5,O0) b. Reaiisasi defisit setelah perubahan Selisih lebih Rp. 1.O74.926.091. 113,25 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.22.567.423.126,19 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 476.782.631.305,00 b. Realisasi Rp. 499.3 .054.431,19 Selisih lebih Rp. 22.567.423.126,19 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumiah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pengeluaran pembiayaansetelahperubahan Rp. 210.500.000.000,00 b. Realisasi 210.500.000.o00 Selisih kurang/lebih Rp. 0,00 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.22.567 .423.126,19 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 266.282.631.305,OO b. Realisasi pembiayaan netto Rp. 288.850.054.431,19 EL Rp. 808.643.459.808.25 Selisih lebih Rp. 22.567.423.126,19

Pasal 3

Pasal 4

Koreksi

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam pasal t huruf b Tahun 2O2l sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 499.350.054.431,tg b. Saldo Anggaran Lebih Akhir ....... Rp. t .O97 .4g3.Sl4.ZBg ,44

Pasal 5

Koreksi

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf c per 31 Desember Tahun 2027 sebagai berikut: a. Jumlah Aset b. Jumlah Kewajiban . c. Jumlah Ekuitas .... d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Surplus/ Defisit Laporan Operasional Rp. 18.825.0 16.085.400,95 Rp. 7.527.780.579.563,60 Rp. 17.297.235.505.837,35 .253.460.58 Rp. 0,00 (Rp. 805.581.71a.00) Rp. 1.292-872.351.013,23

Pasal 6

Koreksi

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 14.543.931.393.309,46 b. Beban Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasionai Rp. 1.293.677.932.727,23 c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pasai 7 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2A2l sebagai berikut: a. Saldo kas awal per l Januari 2021 Rp. 476.782.631.305,19 b. Arus kas dari aktivitas operasi c. Arus kas dari aktivitas investasi d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan e. Arus Kas dari aktivitas transitoris f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2421 Rp. 1 .A47 .654.A23.768,44

Pasal 8

Koreksi

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud daiam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut: a. Ekuitas Awal Rp.16.130.504.414.781,72 b. Surplus/Defisit - LO Rp. 1 .292.872.351.0 73.23 c. Koreksi Ekuitas (Rp. 726.741.259.957 ,60) d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 0,00 e. Ekuitas Akhir Rp.t7.297.235.505.837,35

Pasal 9

Koreksi

catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf g Tahun Anggaran 2a21 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos iaporan keuangan.

Pasal 10

Koreksi

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urllsan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rp. 1 .764.275.138.163,1 1 (Rp. 982.394.030.993,86) (Rp. 210.500.000.000,00) (Rp. 5A9.764.706,00) Larnpiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII h. Lampiran VIII i. Lampiran iX j. Lampiran X k. Lampiran XI 1. Lampiran XII m. Lampiran XIII n. Lampiran XIV o. Lampiran XV p. Lampiran XVI q. Lampiran XVII r. Lampiran XVIII Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urllsan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Rekapituiasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Daiam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; S Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Daftar Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. t. Lampiran XX Pasal 1 1 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasai 1 ayat (2) terdiri dari: a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Koreksi

Gubernur MENETAPKAN Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjarn aban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2021. -i 1-

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 Oktober 2O22 GUBERNUR SUMATERA UTARA ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 21 Oktober 2022 SBKRETARIS DAERAH PROVINSi SUMATERA UTARA, ttd ARIEF S. TRINUGROHO LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A22 NOMOR 5 Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, DWI ARIES SUDARTO PEMBINA UTAMA MUDA NrP. 19710413 199603 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: {7-19512A22ll

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13