Koreksi Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat Nagari melakukan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari. (2) Kegiatan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Nagari; b. mendorong Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam mendukung jalannya pemerintahan nagari; c. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas Badan Permusyawaratan Nagari; dan d. pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Nagari;