Koreksi Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan Pemerintahan Nagari. (2) Pemberdayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. menyusun rencana pembangunan dan penganggaran Pemerintah Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal serta berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; b. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari; c. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan Nagari; dan d. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari.