Koreksi Pasal 11

(1) Dalam pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi. (2) Sistem informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.