Koreksi Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pendampingan kepada Nelayan Buruh dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada Nelayan atau melalui koperasi nelayan.