Koreksi Pasal 21

(1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Daerah dan sistem informasi kabupaten/kota. (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif; b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif; c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan d. informasi sub sektor Ekonomi Kreatif unggulan, sub sektor lokomotif dan sub sektor pendukung di kabupaten/kota.