Koreksi Pasal 19

(1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inventarisasi data pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif. (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku Ekonomi Kreatif melalui aplikasi berbasis tekhnologi informasi. (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi basis data dalam penyusunan database Ekonomi Kreatif Daerah.