PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan

PERDA Nomor 9 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Fasilitasi adalah dukungan kemudahan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam bentuk program percepatan pembangunan desa. 9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman. 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 11. Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diserahkan kepada Desa untuk digunakan membiayai kebutuhan desa yang sifatnya prioritas. 12. Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Umum adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diserahkan kepada Desa yang peruntukan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa. 13. Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diserahkan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8