Koreksi Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan: a. tugas pembantuan; dan b. asas dekonsentrasi. (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.