PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

PERDA Nomor 6 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Pasal 6

Koreksi

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja pegawai 1) Semula Rp 3.387.039.397.478,- 2) Berkurang Rp 171.317.951.196,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 3.215.721.446.282,- b. Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 3.775.225.537.514,- 2) Berkurang Rp 1.279.086.794.680,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 2.496.138.742.834,- c. Belanja bunga 1) Semula Rp 15.779.131.388,- 2) Berkurang Rp 500.000.000,- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 15.279.131.388,- d. Belanja subsidi 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0,- e. Belanja hibah 1) Semula Rp 196.153.807.825,- 2) Bertambah Rp 1.358.125.696.255,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 1.554.279.504.080,- f. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 6.568.525.000,- 2) Berkurang Rp 4.837.525.000,- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 1.731.000.000,- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja modal tanah 1) Semula Rp 26.320.000.955,- 2) Berkurang Rp 25.800.000.000,- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 520.000.955,- b. Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 366.605.894.961,- 2) Bertambah Rp 28.599.441.827,- Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 395.205.336.788,- c. Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp 1.662.974.012.175,- 2) Berkurang Rp 1.250.381.321.418,- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 412.592.690.757,- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp 218.876.679.850,- 2) Bertambah Rp 538.679.623.164,- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 757.556.303.014,- e. Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 19.218.874.000,- 2) Bertambah Rp 39.075.609.416,- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 58.294.483.416,- f. Belanja modal aset lainnya; 1) Semula Rp 200.000.000,- 2) Berkurang Rp 200.000.000,- Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 0,- viii (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a. Semula Rp 150.000.000.000,- b. Berkurang Rp 6.265.066.888,- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 143.734.933.112,- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja bagi hasil 1) Semula Rp 1.414.239.177.794,- 2) Bertambah Rp 20.689.693.821,- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 1.434.928.871.615,- b. Belanja bantuan keuangan. 1) Semula Rp 807.204.674.000,- 2) Berkurang Rp 545.699.715.110,- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 261.504.958.890,-

Pasal 8

Koreksi

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp 150.000.000.000,- 2) Bertambah Rp 238.592.185.153,- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 388.592.185.153,- b. Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,- d. Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp 1.161.740.168.611,- 2) Berkurang Rp 1.161.740.168.611,- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,- ix f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,- b. Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0,- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp 46.164.808.009,- 2) Berkurang Rp 23.464.808.009,- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 22.700.000.000,- d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,-

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12