PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

PERDA Nomor 6 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah. 6. Unit Kerja adalah Biro pada Sekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD. 8. Perorangan adalah orang pribadi. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi Perorangan dan/atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud nyata kepedulian dan rasa tanggung jawab pihak ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. 11. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau Badan di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya. 12. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 13. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI

Pasal 9

Koreksi

(1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa Uang yang diterima SKPD disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli daerah. (2) Partisipasi Pihak Ketiga berupa Barang dibukukan dalam neraca sebagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan Daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui Biro Pengelolaan Aset Daerah. (3) Partisipasi Pihak Ketiga berupa Jasa dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (4) Partisipasi Pihak Ketiga berupa Kegiatan dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

(1) Bentuk, jumlah dan mekanisme penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pernyataan tertulis dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga. (3) Pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk penyelarasan program dan kegiatan yang ada pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah. (4) Tata Cara Pengelolaan Partisipasi Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1) Dalam rangka optimalisasi Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah, dibentuk Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga atau dengan nama lain. (2) Pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangan Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

BAB XII

Pasal 17

Pasal 18