PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

PERDA Nomor 6 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 32

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 127C

Koreksi

(1) Susunan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar terdiri atas: a. Direktur; b. Wakil Direktur; c. Bidang; d. Bagian; e. Seksi; f. Sub Bagian; g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIVA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 127D

Koreksi

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127C ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan; b. Wakil Direktur Penunjang Medik, Diklat dan Litbang; c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 127E

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127D huruf a, terdiri atas: a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas; a) Seksi Pengembangan Medik; b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik; b. Bidang Keperawatan, terdiri atas; a) Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan; b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.

Pasal 127F

Wakil Direktur Penunjang Medik, Diklat dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127D huruf b, terdiri atas: a. Bidang Penunjang Medik, terdiri atas; a) Seksi Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan ; b) Seksi Rekam Medik; c) Seksi Asuhan Pelayanan Penunjang Medik. b. Bidang Diklat, Litbang dan Etika, terdiri atas; a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; b) Seksi Penelitian dan Pengembangan; c) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan.

Pasal 127G

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127D huruf c, terdiri atas: a. Bagian Umum, terdiri atas; a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ; b) Sub Bagian Kepegawaian; c) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset. b. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi, Hukum dan Humas terdiri atas; a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Medik ; b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c) Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran. c. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas; a) Sub Bagian Penerimaan Pendapatan ; b) Sub Bagian Perbendaharaan; c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 5. Antara BAB XVI dan BAB XVII ditambahkan 2 bab, dan antara Pasal 133 dan Pasal 134 ditambahkan 8 Pasal, sehingga selengkapnya berbunyi : BAB XVI A RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Koreksi

(1) Pemangku jabatan pada Lembaga Teknis Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Pemangku jabatan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Satuan Polisi Pamong Praja; b. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar; c. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah; dan d. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 141 A, berlaku efektif paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah (RSIASF) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 87); b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi (RSIAP) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 88); c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Haji (RSUH) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 89); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 6 Juli 2011 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Makassar pada tanggal, 6 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, A. MUALLIM LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 6

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 127A

Pasal 127B

Pasal 127C

Pasal 127D

Pasal 127E

Pasal 127F

Pasal 127G

Pasal 133A

Pasal 133B

Pasal 133C

Pasal 133D

Pasal 133E

Pasal 133F

Pasal 133H

BAB Kesatu

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kedua

Pasal 34

Pasal 35

BAB 1

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB 2

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kesatu

Pasal 127A

Pasal 127B

BAB Kedua

Pasal 127C

Pasal 127D

Pasal 127E

Pasal 127F

Pasal 127G

BAB Kesatu

Pasal 133A

Pasal 133B

BAB Kedua

Pasal 133C

Pasal 133D

BAB Kesatu

Pasal 133E

Pasal 133F

BAB Kedua

Pasal 133H

BAB XVII

Pasal 134

Pasal 135

Pasal 136

BAB Kesatu

Pasal 134

Pasal 135

BAB Kedua

Pasal 136

Pasal 137

BAB 1

Pasal 137

Pasal 138

Pasal 139

Pasal 140

Pasal 141

BAB 2

Pasal 138

Pasal 139