PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PERDA Nomor 6 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) diubah, dihapus, dan ditambah sebagai berikut: 1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 51 dan angka 52 disisipkan angka 51a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 51a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang se- lanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 2. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 55 dan angka 56 disisipkan angka 55a, angka 55b, angka 55c, dan angka 55d yang berbunyi sebagai berikut: 55a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 55b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA- SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 55c. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPPA- SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 55d. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 3. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 56 dan angka 57 disisipkan angka 56a, angka 56b, angka 56c, dan angka 56d yang berbunyi sebagai berikut: 56a. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 56b. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 56c. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 56d. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus dan menambah ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Koreksi

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. (2) Dihapus. (2a) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. (3) Dihapus. (3a) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. (4) Dihapus. (4a) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. (5) Dalam hal pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) nilai yang dianggarkan sebesar harga perolehan. (6) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. (7) Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup harga beli/bangun aset, biaya administrasi pembelian/ pembangunan aset, biaya pengiriman, biaya pajak dan biaya lainnya yang diperlukan sampai dengan aset tersebut digunakan. (7a) Batas paling sedikit kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. (8) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan 11. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dihapus, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Koreksi

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. (4) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen pendukung yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah. (6) Format rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 17. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Koreksi

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. (2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: a. perbedaaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. (3a) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebangaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD paling lama minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. (3b) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebangaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan. (3c) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebangai acuan bagi kepala SKPD. (3d) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) mencakup: a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD. b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum, perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga. (3e) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3d), diterbitkan surat edaran oleh Gubernur paling lama minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (3f) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya. (3g) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3f) terdiri dari: a. Ringkasan perubahan APBD; b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; f. Daftar perubahan jumlah pengawai pergolongan dan perjabatan; g. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berjalan; dan h. Daftar pinjaman daerah. (4) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD karena perubahan KUA dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik. (5) Dihapus 24. Ketentuan Pasal 97 ayat (2) huruf a dan ayat (6) huruf a dan huruf c diubah, dan ayat (6) huruf b dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal I

Pasal I

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 20

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 37

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 64

Pasal 86

Pasal 97

Pasal 101

Pasal 114

Pasal 137

Pasal 140

Pasal II