Koreksi Pasal 9

(1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).