Koreksi Pasal 26

Pengusahaan Air Tanah memperhatikan prinsip: a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air; b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air; c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak; e. prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik desa; dan f. pemberian izin pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi, serta masih terdapat ketersediaan air.