Koreksi Pasal 48

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.