PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050

PERDA Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kewenangan daerah otonomi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Pemanfaatan . . . 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi. 8. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. 9. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN. 10. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional . 11. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. 12. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. 13. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. 14. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. a. kemandirian . . . 15. Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi. 16. Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. 17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 18. Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).

BAB II

RUED-P

Pasal 6

Koreksi

(1) RUED-P disusun untuk jangka waktu mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2050. (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan RUED-P. (3) Pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga yang terkait. Pasal 10 . . .

Pasal 7

Koreksi

(1) RUED-P adalah Dokumen Pengelolaan Energi Provinsi yang memuat: a. pendahuluan; b. kondisi Energi Daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang; c. visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah; d. kebijakan dan strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan e. penutup. (2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matriks Program RUED-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Substansi Dokumen RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rencana kebutuhan dan pasokan Energi Daerah Tahun 2021-2050.

Pasal 9

(1) Pencapaian target RUED-P diprioritaskan melalui peran Energi Baru terbarukan dalam Bauran Energi. (2) Bauran Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan sebesar: a. 20% (Dua puluh persen) sampai dengan tahun 2025; dan b. 32 % (Tiga puluh dua persen) sampai dengan tahun 2050. (3) Pencapaian Bauran Energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan swasta. melakukan . . .

Pasal 10

Pencapaian target RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, antara lain: a. pengembangan pemanfaatan panas bumi; b. pengembangan biofuel; c. pembangunan jaringan distribusi dan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan d. pembangunan pembangkit listrik tenaga air, surya, bayu, sampah, biomassa, dan gas bumi.

Pasal 11

(1) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi sebagai rujukan: a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah; b. penyusunan rencana umum ketenagalistrikan Daerah dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan c. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya. (2) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi sebagai pedoman bagi: a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen rencana strategis sesuai kewenangan masing-masing; b. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan Energi lintas sektor; dan c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah bidang Energi. (3) RUED-P sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2021-2050

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23