PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

PERDA Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di daerah. 6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di daerah. 7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi. melakukan . . . 8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. 9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 15. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk b. bentuk . . . melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi. 16. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik INDONESIA yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

Koreksi

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan; b. penilaian; dan c. pelaksanaan pemberian.

Pasal 10

Koreksi

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi mengajukan permohonan kepada Gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur. BAB VI . . .

Pasal 11

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor. (3) Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui penilaian. (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangan. (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama; b. alamat pemohon; c. jenis usaha atau kegiatan Investasi; d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; e. jangka waktu pemberian; dan f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Gubernur. g. menciptakan . . .

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

Pasal 25