PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan 9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan proses perencanaan daerah yang terdiri dari subsistem penyusunan, penetapan, penganggaran, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana untuk menghasilkan rencana-rencana yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan. 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (duapuluh) tahun. 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah rencana struktur tataruang yang mengatur struktur dan pola tata ruang yang meliputi penyusunan, penetapan rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RPJPD dan mengacu pada RTRW Nasional. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi untuk 5 (lima) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (duapuluh) tahun. 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun. 20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah rencana strategis satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima). tahun 21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selajutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan dengan masa periode satu tahun 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah dokumen perencanaan anggaran pembangunan untuk periode satu tahun 23. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota 24. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan dan akan dituju pada akhir periode perencanaan 25. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung perwujudan visi daerah. 26. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum konsultasi publik antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah. 28. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah 30. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi disusun oleh Bappeda Provinsi dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan; (2) Penyusunan rancangan awal RTRW dilakukan dengan pembahasan melalui fokus group diskusi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah; (3) Penyusunan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RTRW Nasional, RPJPD Provinsi, dan memperhatikan sinergitas RPJMD Provinsi; (4) Penyusunan RTRW Provinsi dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama SKPD yang terkait dengan urusan tata ruang.

Pasal 14

(1) DPRD Provinsi bersama Pemerintah Daerah Provinsi membahas Rancangan Peraturan Daerah RTRW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Sebelum mendapat persetujuan untuk ditetapkan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Departemen Teknis yang dikoordinasikan oleh BKPRN untuk memperoleh hasil evaluasi secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Pasal 15

(1) Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota disusun oleh Bappeda Kabupaten/Kota dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan (2) Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RTRW Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten/ Kota. (3) Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)

Pasal 16

Rancangan Peraturan Daerah Kabuplaten/Kota tentang RTRW sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat persetujuan tertulis dari BKPRD Provinsi.

Pasal 38

(1) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi dilakukan oleh Bappeda Provinsi (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota masing-masing (3) Koordinasi penyusunan RENSTRA SKPD dan Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 39

(1). Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan musrenbang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (2). Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif

BAB VI

SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 40

Koreksi

(1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit memuat : a. Pendahuluan b. Gambaran umum Daerah c. Analisis Issu-issu strategis d. Visi dan Misi Daerah e. Arah kebijakan pembangunan daerah f. Kaidah pelaksanaan (2) Sistematika penulisan RTRW paling sedikit memuat : a. Penjelasan kondisi dan penataan ruang b. Kondisi dan tuntutan penataan ruang kedepan c. Tujuan penataan ruang d. Rencana Tata Ruang Wilayah e. Arahan pemanfaatan ruang f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang (3) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit memuat : a. Pendahuluan b. Gambaran keuangan dan asset daerah c. Analisis Issu-issu strategis d. Visi, Misi, NIlai, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah e. Arah kebijakan pembangunan daerah f. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah g. Kebijakan Program Pembangunan Daerah h. Indikasi program prioritas dan Rencana Pendanaan i. Indikator Kinerja dan Target Perencanaan Pembangunan j. Program Transisi k. Kaidah pelaksanaan (4) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit memuat : a. Pendahuluan; b. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu c. Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Pendanaan d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan e. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas f. Penutup (5) Sistematika penulisan RENSTRA SKPD paling sedikit memuat : a. Pendahuluan; b. Gambaran Pelayanan SKPD c. Issu-issu strategis yang Terkait Tupoksi d. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis serta Kebijakan SKPD e. Rencana Program dan Kegiatan, dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Setiap Program dan Kegiatan, serta Pagu Indikatif f. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD g. Penutup (6) Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD paling sedikit memuat : a. Pendahuluan; b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu c. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan d. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran sesuai Renstra SKPD e. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan serta sumber Pendanaan f. Penutup

Pasal 41

(1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan hirarki dengan menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. sumber data resmi b. pengolahan data akurat c. data kuantitatif d. data kualitatif e. data visual f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 42

Koreksi

(1) Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah; (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendanaan yang bersifat indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan;

Pasal 43

Koreksi

(1) RPJMD Provinsi memuat pagu indikatif untuk program lima tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) RENSTRA-SKPD Provinsi memuat pagu indikatif untuk program lima tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) RKPD Provinsi memuat pagu indikatif untuk program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Rencana Kerja SKPD Provinsi memuat pagu indikatif untuk program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 44

(1) RPJMD Kabupaten/Kota memuat pagu indikatif untuk program lima tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota memuat pagu indikatif untuk program lima tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) RKPD Kabupaten/Kota memuat pagu indikatif untuk program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota memuat pagu indikatif untuk program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN dan sumber dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Koreksi

Gubernur dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan : a. Instansi vertikal untuk mensinergikan kesesuaian perencanaan pembangunan pusat di daerah. b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang kesesuaian perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi di kabupaten/kota. c. pemangku kepentingan tentang kesesuian perencanaan pembangunan selain ketentuan pada huruf a dan huruf b.

Pasal 46

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan bentuk Rapat kerja yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan.

Pasal 47

(1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, dan antar Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi (2) Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 48

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), meliputi pengendalian terhadap : 1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 3. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

Pasal 49

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Pembangunan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD terkait; (2) Tata Cara Pengendalian perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

Pasal 50

(1) Gubernur memberikan informasi mengenai hasil pengendalian perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Bupati/Walikota memberikan informasi mengenai hasil pengendalian perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 51

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (2) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota masing- masing;

Pasal 52

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; c. Hasil rencana pembangunan daerah; d. Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 53

(1) Kegiatan evaluasi lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD terkait; (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan Pembangunan Daerah; dan b. Penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah. (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian terhadap penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan. (5) Evaluasi oleh SKPD Provinsi meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (6) Tata Cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;

Pasal 54

(1) Kegiatan evaluasi lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilaksanakan oleh masing- masing Bappeda, gian yang membidangi Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD terkait; (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan Pembangunan Daerah; dan b. Penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah. (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi Pembangunan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan. (5) Evaluasi oleh SKPD Kabupaten/Kota meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (6) Tata Cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota;

Pasal 55

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan pasal 54 menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya;

Pasal 56

(1) Gubernur memberikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bupati/Walikota memberikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 57

(1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang terkait. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan Provinsi harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan Kabupaten/Kota harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda masing-masing. (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. (5) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.

BAB ketiga

Evaluasi

Pasal 51

Koreksi

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (2) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota masing- masing;

Pasal 52

Koreksi

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; c. Hasil rencana pembangunan daerah; d. Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 53

(1) Kegiatan evaluasi lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD terkait; (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan Pembangunan Daerah; dan b. Penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah. (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian terhadap penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan. (5) Evaluasi oleh SKPD Provinsi meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (6) Tata Cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;

Pasal 54

(1) Kegiatan evaluasi lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilaksanakan oleh masing- masing Bappeda, gian yang membidangi Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD terkait; (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan Pembangunan Daerah; dan b. Penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah. (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi Pembangunan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan. (5) Evaluasi oleh SKPD Kabupaten/Kota meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (6) Tata Cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota;

Pasal 55

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan pasal 54 menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya;

Pasal 56

(1) Gubernur memberikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bupati/Walikota memberikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Koreksi

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 62

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 April 2010 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Makassar pada tanggal 13 April 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, A. MUALLIM LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 2 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH I. PENJELASAN UMUM 1. Dasar Pemikiran Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, dengan tata cara, proses dan memperoleh hasil serta berdampak pada percepatan pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 150 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. Ruang Lingkup Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. 3. Proses Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruh tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu :

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 38

Pasal 39

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 3

Pasal 30