Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 6. Kabupaten dan Kota adalah daerah otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 7. Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 9. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri 10. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri 11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing 12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik INDONESIA 13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di negara Republik INDONESIA 14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki oleh penanam modal 15. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing 16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum 17. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat 18. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha tetap 19. Insentif adalah dukungan fasilitas dan/atau kemudahan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah 20. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah 21. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan atau menambah jenis produksi barang/jasa 22. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya 23. Permohonan Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya 24. Keputusan Tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah Izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu 25. Izin Usaha Tetap (IUT)/Izin Usaha industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan 26. Sengketa penanaman modal adalah sengketa yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Penanaman Modal atau Penanaman Modal dengan Penanaman Modal lainnya. 27. Pemantauan adalah suatu upaya atau kegiatan yang ditujukan kepada perusahaan PMA/PMDN dalam rangka melaporkan informasi yang lengkap mengenai realisasi proyek penanaman modal serta surat persetujuan dari pemerintah. 28. Pengendalian adalah upaya kegiatan untuk melakukan pemantauan bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. 29. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal. 30. Pembinaan adalah tindakan atau upaya pemerintah/pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PMDN/PMA 31. Bimbingan adalah suatu upaya atau kegiatan terhadap aparatur penanaman modal dan aparatur perusahaan PMA/PMDN dengan dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dengan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek.