Koreksi Pasal 43

(1) Dalam rangka menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum Kepala Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara: a. berkala; dan/ atau b. insidentil. (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali. (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal: a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.