Koreksi Pasal 11

(1) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dan wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas. (2) Ketentuan mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.