PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018

PERDA Nomor 10 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2013-2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Gubernur/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. 12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2013. 13. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi. 14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi. 18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 9

Koreksi

(1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah, antar-kabupaten/kota dalam Provinsi. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimama dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. (4) Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 11

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, antar-kabupaten/kota dalam Provinsi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

(1) Evaluasi oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan b. menghimpun, manganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 13

Gubernur memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada DPRD dan masyarakat.

Pasal 14

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hingga pasal 13, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB I

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19