Koreksi Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah. (2) Evaluasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester. (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi: a. tingkat pencapaian Pendidikan; b. peserta Pendidikan; dan c. hasil belajar peserta didik. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.