Koreksi Pasal 29

(1) SKPD yang ditunjuk dan memperoleh tugas dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan ayat (3) berwenang: a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang larangan memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual dan/atau merokok di KTR; b. memasuki KTR, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu; c. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu; d. memotret dan membuat rekaman audio visual; e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; f. menegur pimpinan atau penanggungjawab KTR untuk melakukan tindakan, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan g. menghentikan pelanggaran yang terjadi di KTR. (2) Peneguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan mempertimbangkan norma kesopanan secara proporsional.