Koreksi Pasal 28

(1) Gubernur menunjuk SKPD yang tugas pokok dan fungsinya masing - masing dibidang kesehatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban dan larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui: a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR. (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang tugas pokok dan fungsinya masing-masing dibidang kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab KTR. (4) Bentuk dan tatacara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.