Koreksi Pasal 35

(1) Gubernur dalam kedudukan baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat, dapat mengkoordinasikan penegakan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hingga Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21 hingga Pasal 24, dan Pasal 31 dengan Kabupaten/Kota dan/atau pihak terkait lainnya yang dipandang perlu. (2) Bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.