Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 16. Pusat Investasi Pemerintah adalah lembaga dibawah Kementerian Keuangan Republik INDONESIA yang dibentuk sejak 2006 lalu sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbentuk badan layanan umum, dengan ruang lingkup investasi meliputi, investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga, saham, dan surat hutang, serta investasi langsung yang meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. 17. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 18. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 19. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. 20. Upfront fee adalah biaya yang wajib dibayarkan untuk pengelolaan rekening atas dana pinjaman yang akan ditarik. 21. Administrasi fee adalah biaya yang wajib dibayarkan kepada notaris dalam mengelola perjanjian. 22. Manajemen fee adalah biaya yang wajib dibayarkan kepada pemerintah sebagai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 23. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia.