Koreksi Pasal 27

(1) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan bersama Perangkat Daerah terkait. (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan. yang . . . (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.