Koreksi Pasal 32

(1) Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; (2) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada ASN yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugasnya.