Koreksi Pasal 25

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik atau penyidik; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka; d. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; dan/atau e. mengoordinasikan ke lembaga terkait sehubungan dengan perkara yang dihadapi.