Koreksi Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri Provinsi. (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan. (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Gubernur.