Koreksi Pasal 18

(1) Dalam hal penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 belum dapat diselenggarakan oleh BPSDM, penyelenggaraan pelatihan fungsional dan pelatihan teknis dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah. (2) Penyelenggaraan Pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan teknis pada masing-masing Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan BPSDM. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penyusunan program Pelatihan; b. kurikulum dan silabi; c. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan d. laporan pelaksanaan Pelatihan.