Koreksi Pasal 60

(1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh BPBD. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber ancaman atau bahaya bencana; b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; e. kegiatan konservasi lingkungan; f. perencanaan penataan ruang; g. pengelolaan lingkungan hidup; h. kegiatan reklamasi; i. kegiatan kesehatan masyarakat; dan j. pengelolaan keuangan. Pasal 61 …