Koreksi Pasal 19

(1) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang mengelola anggaran kegiatan/sub kegiatan. (2) Kriteria pengelolaan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (3) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah atau sebutan lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.