Koreksi Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.