Koreksi Pasal 13

(1) Penyelenggaraan perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang. (2) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. (3) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan perumahan; b. pembangunan perumahan; c. pemanfaatan perumahan; dan d. pengendalian perumahan.