PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI PROVINSI MALUKU

PERDA Nomor 9 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 5. Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota; 6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan terintegrasi yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; 7. Peserta didik adalah individu yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; 8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan atau sebutan lainnya. yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan; 9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; 10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan; 11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; 13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; 14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan; 15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; 16. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara INDONESIA yang berdomisili di Provinsi Maluku atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 17. Wajib Belajar Dua Belas Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara INDONESIA yang berdomisili di Provinsi Maluku, berusia 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 18. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dimaksudkan agar pendidikan dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan pelbagai saran atau pendapat yang mengacu pada ketentuan persatuan yang berlaku dibidang pendidikan serta tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan latar belakang budaya, suku, ras, dan jenis kelamin. (dimasukan pada bagian penjelasan); 19. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistimatika artinya Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) Tahun berada di dalam suatu kesatuan sistem pendidikan nasional yang meliputi Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Pendidikan 12 (dua belas) Tahun, dimana tiap Warga Negara INDONESIA di Provinsi Maluku Wajib menempuhnya; 20. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global; 21. Pendidikan berbasis kepulauan adalah pendidikan berdasarkan sistem yang mampu mendekatkan akses kepada peserta didik secara adil dan merata sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI PROVINSI MALUKU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB XIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB XIV

Pasal 23

BAB XV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB XVI

Pasal 27