PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang PENYERAHAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/DESA ATAU NAMA LAIN

PERDA Nomor 8 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 4. Gubernur, adalah Gubernur Provisi Maluku; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Maluku adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku; 6. Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan berada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 7. Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku; 8. Pemerintahan Negeri atau nama lain adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 9. Pemerintah Negeri atau nama lain adalah Kepala Pemeritah Negeri dengan gelar raja atau nama lain dan perangkat Negeri sebagai pelaksana pemerintahan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku; 10. Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri atau sebutan lainnya adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan; 11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku; 12. Peraturan Negeri/Negeri Aadministratif/Desa atau nama lain adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri atau sebutan lainnya bersama Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; 13. Peraturan Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 14. Keputusan Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang bersifat MENETAPKAN dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri atau nama lain maupun Peraturan Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; 15. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu; 16. Urusan Pemerintahan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administrasi/Desa atau nama lain seperti pembuatan Peraturan Negeri/Negeri Administrasi/Desa atau nama lain, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nam lain, kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nam lain; 17. Pelaksana tugas pembantuan adalah tugas pembantuan yang dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Negeri/Negeri Administratif/ Desa atau nama lain oleh perangkat Daerah/Negeri/Negeri Administratif/ Desa atau nama lain yang disertai dana, sarana-prasarana dan sumber daya manusia.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/DESA

Pasal 2

Koreksi

(1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, mencakup : a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain ; c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain. (2) Urusan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c di atas, yang dapat diserahkan kepada Negeri/ Negeri Administratif/Desa meliputi : a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral; c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan; d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; e. Bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah; f. Bidang Penanaman Modal; g. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; h. Bidang Kesehatan; i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; j. Bidang Sosial; k. Bidang Penataan Ruang; l. Bidang Permukiman/Perumahan; m. Bidang Pekerjaan Umum; n. Bidang Perhubungan; o. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; p. Bidang Otonomi Desa; q. Bidang Perimbangan Keuangan; r. Bidang Tugas Pembantuan; s. Bidang Pariwisata; t. Bidang Pertanahan; u. Bidang Lingkungan Hidup; v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; w. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negeri; x. Bidang Perencanaan; y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi; z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; å. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; ä. Bidang Pemuda dan Olahraga; ö. Bidangn Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; aa. Bidang Statistik; bb. Bidang Asip dan Perpustakaan. (3) Urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (4) Untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi tersebut pada ayat (2) di atas ditetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang PENYERAHAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/DESA ATAU NAMA LAIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9