PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI

PERDA Nomor 7 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Guberrnur bersama Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 4. Gubernur, adalah Gubernur Provisi Maluku; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Maluku adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku; 6. Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan berada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 7. Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum di luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku; 8. Pemerintahan Negeri atau nama lain adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 9. Pemerintahan Negeri Administratif atau nama lain adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 10. Pemerintah Negeri atau nama lain adalah Kepala Pemeritah Negeri dengan gelar raja atau nama lain dan perangkat Negeri sebagai pelaksana pemerintahan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku; 11. Pemerintah Negeri Administratif atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri; 12. Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri atau sebutan lainnya adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan; 13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku; 14. Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya bersama Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya; 15. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri/ Negeri Administratif/Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 16. Keputusan Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa yang bersifat MENETAPKAN dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; 17. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri adalah suatu proses penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah Kabupaten/ Kota kepada lembaga Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; 19. Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam memberdayakan masyarakat; 20. Dinas/Badan/Kantor terkait adalah Dinas/Badan/Kantor yang berdasarkan Peraturan Daerah diberikan kewenangan mengatur pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

BAB III

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Pasal 4

Koreksi

Pemerintah Daerah wajib melakukan penguatan kapasitas lembaga Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. (2) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Memberikan pedoman dan standart pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; b. Memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; c. MENETAPKAN bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; d. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri/negeri administratif/desa atau nama lain; e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan skala provinsi kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; f. Melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa nama lain; g. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain serta lembaga kemasyarakatan tingkat Provinsi; dan h. Melakukan upaya-upaya percepatan dan akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi pada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain. (3) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), yang dilaksanakan secara tidak langsung meliputi: a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Negeri/Negeri Administratif/ Desa atau nama lain; dan b. Melakukan pengawasan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pasal 7

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, dalam bentuk memfasilitasi penyusunan dan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

(1) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk pemberian pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara langsung kepada Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. (2) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah dilakukan secara : a. Langsung kepada Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; dan b. Tidak langsung melalui APBD Kabupaten/Kota. (3) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri dalam bentuk memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri dilakukan melalui : a. Revitalisasi dan fungsionalisasi kelembagaan adat; b. Percepatan penyelenggaraan pemerintahan adat; c. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan adat. (4) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, dilakukan melalui : a. Pendidikan dan pelatihan penyusunan Peraturan Negeri/Negerii Administratif/Desa atau nama lain; b. Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif/Desa atau nama lain; c. Pendidikan dan latihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; d. Pendidikan dan pelatihan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain. (5) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Admnistratif/Desa atau nama lain dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi terkait dengan hal tersebut. (6) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, sebagai wujud pembinaan dalam bentuk penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dan lembaga kemasyarakatan tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahun dalam peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku. (7) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, dalam bentuk melakukan upaya percepatan dan akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dilakukan sesuai hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13