Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku; 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainya sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku; 7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku ; 8. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku.

Pasal 3

Koreksi

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang beradaah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. TUGAS POKOK

Pasal 4

Koreksi

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah serta penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai fungsi : a. Perumusan Program di Bidang Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; g. Pelaksanaan ketatausahaan; h. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas Badan.

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari : 1. Kepala Badan. 2. Sekretariat yang terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Sub Bagian Perencanaan. c. Sub Bagian Keuangan . 3. Bidang Perencanaan Anggaran yang terdiri dari : a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran. b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD. 4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah. b. Sub Bidang Pertanggung Jawaban Peleksanaan APBD dan Evaluasi. 5. Bidang Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari : a. Sub Bidang Verifikasi. b. Sub Bidang Pelaporan. 6. Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D dan Laporan Kas Daerah. b. Sub Bidang Arsip Kekayaan Daerah. 7. Bidang Pengelola Asset Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Analisa Pengadaan. b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan. 8. Bidang Pajak Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Pengendalian Operasional. b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan. 9. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang terdiri dari : a. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi. b. Sub Bidang Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain. 10. Unit Pelaksana Teknis Badan. 11. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) a. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) angka 11 di atas adalah : 1) Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. 2) Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. 3) Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon. 4) Unit Pelayanan Pendapatan Namlae Kabupaten Buru. 5) Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 6) Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah. 7) Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. 8) Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. 9) Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. 10) Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual. 11) Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. 12) Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya. b. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : b.1. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.2. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional b.3. Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.4. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.5. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.6. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.7. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram bagian Barat terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.8. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.9. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.10. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.11. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.12. Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (BPPKAD) Daerah Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan, kebutuhan dan beban kerja. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang , Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpilifikasi secara vertikal dan horisontal. (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Badan bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. (3) Setiap Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Setiap bawahan di lingkungan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 10

Koreksi

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur. (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural berdasarkan peraturan perundanmg-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.a. (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTB adalah jabatan eselon III.a. (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.a. (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTB adalah jabatan eselon III.a. (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Koreksi

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku khusus Pasal 59 s/d 62 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di A m b o n pada tanggal 07 Februari 2011 GUBERNUR MALUKU, Cap / ttd KAREL ALBERT RALAHALU Diundangkan di A m b o n pada tanggal 07 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, Cap / ttd Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 05

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH(BPPKAD) PROVINSI MALUKU

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17