PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang PERUSAHAAN DAERAH PANCA KARYA

PERDA Nomor 4 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku; 13. 14. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku; 7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 8. Badan Pengawas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi; 9. Perusahaan Daerah Panca Karya selanjutnya disingkat PD. Panca Karya adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bergerak di bidang Kehutanan, Perikanan, Pertanian dan Jasa Perbengkelan, Pekerjaan Umum, Transportasi, Jasa Umum dan Pariwisata; 10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Panca Karya; 11. Direksi adalah Direksi PD. Panca Karya; 12. Saham adalah bukti Pemilikan Modal PD. Panca Karya baik berupa uang maupun barang; Deviden adalah sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibagikan kepada Pemegang Saham; Karyawan adalah Karyawan PD. Panca Karya.

BAB VII

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA Bagian Ke Satu

Pasal 9

Koreksi

(1) Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang. Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Gubernur/Pemegang Saham untuk dimintakan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir. (3) Kecuali apabila Gubernur/Pemegang Saham mengemukakan keberatan atau menolak kegiatan yang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum berakhirnya tahun anggaran, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur/Pemegang Saham setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas. (5) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

Pasal 10

Dalam hal Direksi tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun yang lampau diberlakukan.

Pasal 11

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun yang lampau berlaku juga bagi Perusahaan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang- undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Bagian Ke Dua Laporan Tahunan

Pasal 12

(1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Kepada Gubernur selaku kepala Daerah setelah mendapat pengesahan Badan (4) Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun Buku Perusahaan berakhir. (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya : a. laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya Neraca Akhir Tahun dan laporan laba rugi setelah diaudit oleh Auditor Independen; b. laporan mengenai kegiatan perusahaan; c. laporan pelaksanaan sosial dan lingkungan d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas; g. gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bagian Ke Tiga Penggunaan Laba

Pasal 13

Penggunaan Laba bersih setiap tahun digunakan sebagai berikut : a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen); b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen); c. Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen); d. Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh persen); e. Dana Pensiun 5 % (lima persen); f. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).

BAB VIII

DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS Bagian Ke Satu Direksi

Pasal 14

Koreksi

(1) Direksi menjalankan Kepengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang cepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi diatur melalui Keputusan Gubernur. (3)

Pasal 15

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dilakukan dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan DPRD. (2) Angggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur prosedur dan persyaratan pengangkatan, dan penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar. Bagian Ke Dua BADAN PENGAWAS

Pasal 16

(1) Badan Pengawas melakukan Pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Badan Pengawas Perusahaan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Pasal 17

(1) Badan Pengawas diangkat melalui Keputusan Gubernur. (1) (2) Anggota Badan Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lajut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Badan Pengawas diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang PERUSAHAAN DAERAH PANCA KARYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22

BAB XIV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25