PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

PERDA Nomor 4 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Maluku; 6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur; 7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya di singkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha; 8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 9. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan sendiri; 10. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau penumpang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin, antara lain: izin usaha angkutan, izin operasi, atau izin trayek; 11. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan suatu saat, n data jak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti PD adalah etapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN k Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat gkat STPD adalah surat dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor; 12. Penguasaan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan; 13. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpuna objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; 15. Surat Setoran Pa pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur; 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SK surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang; 17. Surat Ket adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 18. Surat Ketetapan Paja SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disin untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; 20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; 21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; 22. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar Pajak dan biaya penagihan Pajak; 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

BAB XIV

KEBERATAN, G DAN BANDING (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau

Pasal 29

Koreksi

pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SKPD; b. SKPDLB; c. SKPDN; dan d. pemotongan ata peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesi alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. Keberatan yang tidak memenuhi persyara ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang (6) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 30

(1) Gubernur dalam jangka waktu pa g lama 12 (dua belas) bulan, sejak (2) ernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya (3) lin tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Gub atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian (2) ksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan Gugatan

Pasal 31

Pengadilan Pajak. (2) Jangka waktu untu pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan. (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputu gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. (4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan aya jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. (5) Perpanjangan jangka wa (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. (6) Terhadap 1 1 (satu) Surat Gugatan. Banding

Pasal 32

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur. Permohonan banding seba tertulis dalam Bahasa INDONESIA, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga sebagaimana dima pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) bulkan sebagian, Wajib (4) , sanksi (5) atau dikabulkan sebagian, Wajib

Pasal 3

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan gugatan dan banding,

BAB XVII

PENYIDIKAN KSI PIDANA (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi

Pasal 36

Koreksi

an kepa yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. pejabat d dalam sidang pengadilan; dan pejabat dan tenaga ahli yang me yang ditetapkan oleh Gubernur. uk kepentingan daerah, Gubernur kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya. (5) Untuk kepentingan perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim seb menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. DAN SAN

Pasal 37

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) enyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : an atau P negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Wewenang a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterang laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang ang pribadi atau badan dengan tindak tuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, naga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas g meninggalkan ruangan perpajakan; pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari or sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan pidana di bidang perpajakan; e. melakukan penggeledahan un pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan te penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoran atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau untuk kelancaran penyidikan tindak aksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

Pasal 38

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena k. melakukan tindakan lain yang perlu pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dim penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) ejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja P tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (1) (4) idana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) merupakan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

BAB Ketiga

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

BAB IV

Pasal 8

Pasal 12

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 2

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

BAB X

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

BAB XIII

Pasal 28

BAB XIV

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 33

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 3

BAB kedua

BAB Ketiga

Pasal 33

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 3

BAB XV

Pasal 35

BAB XVI

BAB XVII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB XVIII

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 40