PERDA

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI BIAYA TERA, ALAT-ALAT UKUR,TAKAR,TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

PERDA Nomor 14 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

BAB II

NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Biaya tera/tera ulang dan katibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 3

Pasal 19

Koreksi

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. PasaL 20 (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokurnen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI BIAYA TERA, ALAT-ALAT UKUR,TAKAR,TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

BAB IX

Pasal 11

BAB X

Pasal 12

BAB XI

Pasal 13

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

Pasal 16

BAB XV

Pasal 17

BAB XVI

Pasal 18

BAB XVII

Pasal 19

BAB XVIII

Pasal 21

Pasal 9

Pasal 18

Pasal 19