PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MALUKU DAN IZIN OPERASI TAXI DAN ANGKUTAN SEWA

PERDA Nomor 13 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Provinsi Maluku; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dan Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; f. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan; g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; h. Retribusi Pemberian Izin Trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyelenggaraan pemberian Izin Lintas Kota Dalam Provinsi; i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi; j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi; k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat menjadi STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan perundang-undangan retribusi daerah; m. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi SSRD adalah surat untuk melakukan setoran retribusi; n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 11

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyedik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi . d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MALUKU DAN IZIN OPERASI TAXI DAN ANGKUTAN SEWA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13