PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

PERDA Nomor 10 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku; 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 5. Sagu adalah pohon sagu dan makanan sagu; 6. Pohon Sagu adalah tanaman yang tumbuh pada dataran rendah, yang berfungsi sebagai tanaman konservasi dan pengatur tata air dan ekosistem, dimana tepungnya dapat diolah sebagai bahan pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, serta pelepah, kulit batang dan daunnya dapat menjadi bahan bangunan, dan bahan bakar; 7. Makanan Sagu adalah makanan yang terbuat dari bahan baku tepung sagu; 8. Kawasan Hutan Sagu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai areal kebun dan/atau hutan sagu; 9. Hutan Sagu adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas yang secara alamiah telah ada dan dipelihara oleh kesatuan masyarakat hukum (adat) secara turun temurun; 10. Kebun Sagu adalah areal tempat budidaya tanaman sagu; 11. Empulur Sagu adalah bagian dalam dari batang sagu; 12. Pati Sagu adalah hasil olahan (ekstraksi) dari empulur yang mengandung karbohidrat; 13. Tepung Sagu adalah pati sagu yang telah diolah dan dikeringkan; 14. Pengelolaan Sagu adalah upaya terpadu dalam menata, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan pohon dan makanan sagu; 15. Pelestarian Sagu adalah tindakan melindungi, membina, mengawasi, mengendalikan dan memulihkan pohon dan makanan sagu demi terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaatnya; 16. Badan Pengelolaan dan Pelestarian Sagu yang selanjutnya disingkat BPPS adalah lembaga interdisipliner yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelestarian sagu; 17. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas-batas yurisdiksi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta pemerintahan di Provinsi Maluku yang dikenal dengan nama Negeri atau yang disebut dengan nama lain; 18. Kewang adalah petugas pengawas yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Negeri guna mengawasi wilayah darat dan laut dari ancaman kerusakan yang datangnya dari dalam maupun luar wilayah petuanan.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22