PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERDA Nomor 6 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Maluku. 2. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 3. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari Negara INDONESIA. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 8. Protokol Kesehatan adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha atau kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter atau kluster baru selama pandemic Corona Virus Disease 2019. 9. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat serve acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 sebagai Bencana Nasional. 10. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah. 11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pencegahan COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS Pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19. 12. Setiap orang adalah orang perseorangan yang melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. 13. Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di laksanakan berdasarkan asas : a. perikemanusiaan; b. manfaat; c. perlindungan; d. keadian; e. non diskrimintaif; f. kepentingan umum; g. keterpaduan; h. kesadaran hukum; i. kepentingan nasional; j. kepentingan daerah; dan k. kepastian hukum. 14. Maksud Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai Pedoman Umum bagi pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan dimasa pandemic Covid-19 di Daerah. 15. Tujuan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 untuk : a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan sosial (physical distancing dan social distancing) serta penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19; b. memberikan kepastian hukum dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19;dan c. mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 dalam menekan penyebaran Covid-19.

BAB IV

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui: a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan COVID-19 dari tingkat rukun tetangga, rukun warga sampai dengan tingkat Kabupaten/kota; b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan, fasilitas dan kesehatan; c. peningkatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat; d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan; e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19; f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri; g. pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena COVID-19; h. peningkatan tata kelola pemeriksaan COVID-19; i. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus Konfirmasi; j. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan k. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat COVID-19. (2) Pemerintah Daerah membangun, memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, dan melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pasal 18

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan penindakan berupa penjemputan paksa untuk ditempatkan pada lokasi isolasi terkendali (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan bidang kesehatan didampingi oleh unsur Kepolisian dan TNI. (3) Setiap melakukan penindakan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan, pelanggar untuk dimasukan ke basis data atau system informasi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Koreksi

(1) Satpol PP, Perangkat daerah terkait dan satuan tugas penanganan COVID- 19 dengan pendampingan dari Kepolisian dan TNI melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID- 19. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Satpol PP, Perangkat Daerah terkait dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk perorangan, tempat wisata dan fasilitas pelayanan kesehatan; b. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya; c. perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di tempat ibadah; d. perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk tempat kerja pemerintahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di tempat kerja non pemerintahan dan instansi terkait; e. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang Perhubungan mengikutsertakan TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di terminal, pelabuhan, Bandar udara dan transportasi umum;dan f. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Perangkat daerahyang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di Toko, Pasar Modern dan Pasar Tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, café dan restoran dan pedagang kaki lima/lapak jajanan. (3) Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah meliputi: a. percepatan target vaksinasi dalam Daerah sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin; b. tidak hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson; c. melakukan percepatan vaksinasi dosis 2 (dua) sehingga mengurangi perbedaan capaian dosis pertama dan dosis kedua; d. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma; dan e. melengkapi laboratorium daerah dengan fasilitas Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probable Omicron dilakukan sekuensing genomic.

(1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kontak erat, suspek, probable, konfirmasi atau pelaku perjalanan, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib: a. melaporkan data kasus dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau Dinas Kesehatan; b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan/kompleks perkantoran selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3x24 (tigakali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruang dan jangkauan Kontak Erat; c. melakukan pembersihan semua area pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan; d. melakukan disinfeksi pada area fasilitas dan peralatan yang terkontaminasi pekerja sakit; e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pasien terkonfirmasi; dan f. memfasilitasi skrining kesehatan dan Isolasi terkendali terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan individu yang terpapar Covid-19. (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi atau yang mengikuti tes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction positif/Tes Cepat Molekuler Positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan Isolasi mandiri pada tempat yang telah ditentukan; b. dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction positif/Tes Cepat Molekuler positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan; dan c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat. (3) Rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tempat lain yang dapat melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan hasil pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction positif/Tes Cepat Molekuler positif kepada Dinas Kesehatan. (4) Penentuan lokasi isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Satuan Tugas Penangan Covid-19 Provinsi.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24